WAWANCARA DENGAN KEPALA BADAN KESBANG POL DAN PB
Bencana Gunung Merapi membawa pengalaman yang memilukan dan oleh sementara orang kenyataan pahit itu mungkin sulit dilupakan. Kini aktifitas Merapi mulai berangsur-angsur turun, semoga segera kembali normal. Para pengungsi telah pulang kembali ketempat tinggalnya masing-masing. Tetapi ada juga yang tidak bisa pulang kerumah, karena telah rusak dan tidak bisa ditempati lagi. Dalam hal ini Pemerintah juga memiliki berkewajiban memikirkan nasib rakyatnya. Memang sejak keadaan Gunung Merapi menunjukan aktifitasnya, pemerintah yang merupakan pemangku kepentingan utama telah meregulasi semua kepentingan masyarakat agar terselamtkan dari akibat bencana. Mulai dari penanganan pengungsi sampai pemulihan aktivitas ekonominya. Untuk mengetahui seberapa jauh peran pemerintah Kabupaten Magelang dalam penanggulangan bencana Merapi, berikut wawancara reporter Majalah Suara Gemilang Safi'i dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana (Kesbangpol PB) Kabupaten Magelang, Drs.Eko Triyono.
Kebijakan dan langkah apa saja yang diambil pemerintah Kab Magelang dalam penanganan bencana Merapi ?
Penanggulangan bencana Merapi telah dipersiapkan jauh jauh sebelum Gunung Merapi Erupsi. Tahun 2008 dan 2009 kita telah mempersiapkan berbagai hal, mulai dari rencana Kontijensi penangan bencana akibat erupsi Merapi sampai Gladi Lapang. Kalau secara khusus menjelang Meletus yang diawali dengan pemberitahuan Badan Geologi tentang peningkatan status Merapi dari aktif normal menjadi Waspada, Pemerintah Kabupaten Magelang sudah melangkah dengan mencermati dan melaksanakan Rencana Kontinjensi yang telah disepakati bersama. Salah satunya memberikan sosialisasi kesiapan warga masyarakat di Kawasan Rawan Bencana (KRB.III) dengan mitigasi bencana.
Sesuai Tupoksi, Badan Kesbangpol PB bekerjasama dengan BPPTK Yogyakarta melakukan sosialisasi ke desa desa yang berada di KRB.III. Rekomendasi awal BPPTK, kita masuk di enam (6) desa, yaitu; Desa Kaliurang, Kemiren, Ngablak, Ngargomulyo, Krinjing dan Paten. Baru dua (2) hari perjalanan sosialisasi yang kami lakukan siang dan malam, BPPTK merekomendasi tambahan, menjadi (13) desa yang berada di KRB.III dari (19) desa yang ada di KRB.III.
Sosialisasi belum selesai, status Merapi sudah meningkat menjadi Siaga. Dengan peningkatan status Siaga Merapi, kami sudah tidak lagi sosialisasi, kami sudah harus mempersiapkan sarana prasarana sektor sektor penanganan bencana, diantaranya sektor manajemen posko, sektor barak atau tempat pengungsian, sektor dapur umum, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor logistik, sektor evakuasi transportasi, sektor komunikasi dan informasi, sektor keamanan. Sektor sektor ini harus segera kita siapkan, karena dengan status Siaga Merapi, BPPTK merekomendasikan 2 desa di Kecamatan Srumbung Kaliurang dan Kemiren untuk dipersiapkan mengungsi.
Bagaimana penanganan para pengungsi dan sekembalinya ke Desa asal?
Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai lokasi tempat pengungsian akhir yang permanen, yaitu TPA Jerukagung (Srumbung), TPA Ngadipuro (Dukun) dan TPA Tanjung (Muntilan). TPA tersebut harusa kami persiapkan, demikian juga dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ditentukan sesuai kesepakatan antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa. Dalam persiapan TPA dan TPS belum selesai sudah disusul dengan peningkatan status dari siaga menjadi Awas Merapi. Karena status sudah pada level yang tertinggi maka masyarakat yang rentan ancaman bencana, yaitu Kaliurang dan Kemiren harus sudah diungsikan.
Awalnya kami mencoba, untuk secara mandiri masyarakat mengungsi manakala mendapat ancaman, namun pada kenyataannya perubahan status Merapi yang sangat cepat mengakibatkan penanganan pengungsian terkendala karena Merapi sudah keburu meletus. Kali ini memang erupsi Merapi diluar perkiraan. Sehingga mereka yang harus kita ungsikan sekitar 2.260 orang, tetapi saat itu pengungsi sudah mencapai angka 16.000. bahkan seiring waktu erupsi Merapi semakin menjadi-jadi, jumlah pengungsi-pun juga terus meningkat menjadi 18.000, terus 28.000 dan puncaknya pengungsi mencapai lebih dari 100.000.
Sehingga bisa dibayangkan kesiapan awal yang sudah ditata sedemikian rupa sesuai Rencana Kontijensi, akhirnya menjadi kalang kabut. Karena jumlah pengungsi yang besar dan tidak terkendali, sektor sektor yang sudah berjalan menjadi kacau, sudah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk pengendaliannya.
Tapi karena erupsi Merapi tak terbayangkan dengan dibarengi hujan abu, pasir dan kerikil mengakibatkan banyak pepohonan tumbang. Demikian juga aliran listrik menjadi terputus dan padam sehingga menyulitkan proses evakiasi penduduk ke daerah yang lebih aman. Akhirnya banyak masyarakat mengungsi secara mandiri ketempat tempat yang menurut mereka aman.
Sementara itu menaurut catatan BPPTK ada 267 tempat pengungsian warga Kabupaten Magelang di berbagai tempat, disamping tersebar di 19 kecamatan, juga ada yang mengungsi di Kota Magelang, Kab Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kab Semarang dan Kab Kulonprogo. Ini sungguh diluar dugaan dan prakiraan banyak pihak, bahkan Badan Geologi dan BPPTK Yogyakarta tidak mengira kalau erupsi Merapi kali ini akibatnya sangat luar biasa.
Bagaimana dengan korban jiwa maupun harta benda?
Alhamdulillah, Kabupaten Magelang, saat ini memang tidak tidak ada korban meninggal atau luka luka maupun harta benda penduduk yang terkena awan panas. Luncuran awan panas hanya sampai radius 4 km dari puncak. Walaupun dalam radius tersebut awan panas telah menghanguskan semua yang ada, termasuk pepohonan.
Memang ada satu (1) korban jiwa yang meninggal, yaitu balita umur 4 bulan, yang meninggal saat orang tuanya mengungsi, mungkin karena menghirup debu vulkanik, atau mungkin kasus lain yang jelas meninggal saat pengungsian. Disamping itu juga ada 51 orang meninggal, bukan karena menjadi korban erupsi Merapi tetapi karena sudah renta atau memang sudah sakit dari tempat tinggalnya, kemudian dipengungsian meninggal dunia. Ternak penduduk yang mati ada sekitar 29 ekor, itupun bukan karena erupsi Merapi, tetapi kemungkinan kekurangan pakan, karena ditinggal pemiliknya pergi mengungsi.
Bagaimana status Merapi saat ini ?
Alhamdulillah, saat ini erupsi Merapi sudah mereda, meskipun ancaman itu belum sepenuhnya hilang, meskipun status sudah diturunkan menjadi siaga, warga masyarakat tetap diminta waspada. Dalam Zona 2,5 km dr puncak Merapi warga tidak boleh mendekat. Sebab menurut perhitungan dipuncak Gunung Merapi saat ini tidak terbentuk kubah lava, puncak Merapi bolong, setiap saat bisa menghembuskan awan panas. Beda kalau terjadi kubah, tidak akan terjadi gembos. Menurut penjelasan BPPTK, hembusan awan panas dari puncak Merapi saat ini bisa mencapai 300 hingga 700 meter, sehingga kalau meluncur turun, prakiraannya luncurannya sekitar 2,5 km.
Meskipun sudah diturunkan ke siaga masyarakat diminta tetap waspada, masyarakat pengungsi sudah diijinkan pulang kerumahnya masing-masing. Bagi mereka yang memerlukan fasilitas akan dibantu. Penanggung jawab sektor evakuasi transportasi yaitu Dinas Perhubungan akan selalu siap membantu para pengungsi yang akan pulang kembali ke desa desa tempat tinggalnya masing-masing.
Saat ini pengungsi sudah bisa menata kembali ke-hidupannya, mata pencaharian dan kebutuhannya. Sedangkan bagi mereka yang rumahnya rusak parah sehingga tidak bisa dihuni lagi, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan hunian sementara di desa Banyubiru Kecamatan Dukun. Tetapi kelihatannya masyarakat lebih memilih pulang ke rumah masing masing. Bagi desa desa yang mengalami kesulitan air bersih karena salurannya rusak tertimpa abu vulkanik Merapi, pemerintah akan memberikan dukungan air bersih dari PDAM Kabupaten Magelang. Kecuali itu kepada para pengungsi juga dibagikan logistik, yang mereka terima pada saat pulang dari masing-masing barak tempat pengungsian. Kami berharap itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai bekal hidup.
Bagaimana dengan penanggulangan banjir lahar dingin ?
Belum selesai erupsi Merapi, muncul ancaman sekunder banjir lahar dingin. Memang kita sudah melakukan pemetaan dusun maupun desa yang dilewati sungai-sungai yang berhulu di Merapi. Ancaman inipun sudah kita susun dalam Rencana Kontijensi bahaya banjir lahar dingin. Harapan kami seperti juga pada saat penanganan erupsi Merapi, tidak terjadi korban manusia, karena sejak awal, Bapak Bupati sudah me-merintahkan agar warga masyarakat yang tinggal di dekat sungai sungai yang berhulu di Merapi agar selalu waspada, menghindar menjauhi minimal 300 meter saat sungai tersebut banjir.
Memang Kabupaten Magelang banyak dilewati sungai sungai dari Puncak Merapi, seprti: Kalisenowo, Kalipabelan, Kalilamat, Kaliputih, kalibatang dan Kalikrasak. Banjir lahar dingin yang mengalir melalui sungai sungai tersebut telah memberi dampak kerusakan yang besar terhadap infrastruktur maupun lahan pertanian masyarakat.
Jembatan Srowol dari Kalipabelan di desa Progowati Mingkid ambrol karena pondasinya tergerus banjir. Jembatan Gununglemah di solowangi sologiri juga ambrol. Kaliputih-pun sempat meluap, sehingga memacetkan berjam-jam arus lalu lintas Magelang – Jogja. Di Kalibatang, jembatan Duwet Kecamatan Salam juga ambrol, dan masih banyak lagi termasuk bendungan dan irigasi yang ikut ambrol.
Disamping itu dampak banjir lahar dingin di Kalisenowo, Kalibatang dan Kaliputih, lahan pertanian penduduk menjadi rusak tertimbun pasir dan material vulkanik lainnya, termasuk tanaman salak, sengon dan lainya banyak yang rusak dan hancur. Untuk penanganannya Pemerintah Kabupaten Magelang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DPU Provinsi, BPLS, Balai Penanganan Sungai Serayu Opak dan BNPP Propinsi Jawa Tengah akan segera membuat jembatan darurat di Srowol, sehingga bisa membuka kembali arus lalu lintas disana.
Apa dan berapa bantuan pemerintah pusat dan propinsi ?
Selama ini selain pemerintah kabupaten mengeluarkan dana tak terduga yang masih tersisa, dalam penanganan tanggap darurat, pemerintah pusat juga telah memberikan bantuan yang cukup, antara lain dari BNNP Rp 500 juta kemudian ditambah Rp 1,3 milyar untuk pendukung. Dari gubernur Jawa Tengah (3) kali, pertama Rp 2 miliar ditambah Rp 2 miliar, kemudian ditambah Rp 1 miliar dari hasil penggalangan dana peduli Merapi oleh gubernur di Semarang. Selain itu BPNB juga mengucurkan dana sebesar Rp 5 miliar untuk tanggap darurat penyelamatan mata pencaharian petani salak, untuk menyelamatkan tanaman salak, yang ditangani oleh Dinas Pertanian. Karena tanaman salak bila tidak segera diselamatkan akan mati. Sebab tanaman Salak setelah roboh terkena pasir Merapi akan mati bila tidak segera diselamatan dengan pemangkasan dan penyemprotan pada kuncup atau tunas, paling tidak sebelum 1 bulan. Karena panas pasir Merapi yang masuk kesela-sela daun akan membuat tunas menjadi kering.
BPNB juga membelian ternak sapi, yang ditangani Dinas Peterikan. Sedangkan rahabiliatsi rumah penduduk akan ditangani Dinas Nakertransos. Untuk itu warga masyarakat di KRB 3 didorong agar segera memperbaiki lingkungan dan tempat tinggalnya, termasuk sarana umum seperti, masjid, sekolah, pondok pesantren dengan sistem padat karya. Meraka membersihkan lingkungan sediri tetapi mendapat honor. Untuk mendukung kehidupan mereka itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Dengan bantuan dari berbagai sektor melalui Dinas/instansi jajaran pemerintah kab Magelang sesuai arahan Bupati, semua kebutuhan tanggap darurat dan tanggap bencana bisa teratasi. Bila ada kekurangan itu wajar, akan tetapi penanganan pengungsi dan dampak dari erupsi gunung merapi ini berjalan dengan baik. Demikian juga bantuan dari instansi TNI dan POLRI serta para Relawan yang tidak mengenal lelah dan tidak terhitung besar peranannya mulai dari penanganan bencana, penyediaan logistik pengungsi, evakuasi, menjada keamanan lokasi sampai pembersihan debu dari jalan jalan utama agar tidak membahayakan penggunanya. Bahkan pasca erupsi Merapi, kita dihadapkan pada bahaya sekunder banjir lahar dingin di beberapa sungai yang berhulu di puncak Merapi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar